unmul

SUARA KAMI TAK PERNAH PADAM

30 May 2013 adminimapa beritaUnit Lingkungan Hidup

Tujuh Tahun Tragedi Lumpur Lapindo

Siapa yang tidak tahu tentang semburan lumpur Lapindo. Mungkin selama ini dia tidak pernah menonton tayangan televisi. Tragedi Lapindo yang sejak 7 tahun lalu telah menelan beberapa desa di Sidoarjo, Jawa Timur ini tidak hanya membuat gerah para warga sekitar semburan lumpur, tapi juga para aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan serta masyarakat yang peduli akan bencana-bencana akibat kegiatan pertambangan di Indonesia.

Pasalnya bencana yang diakibatkan kesalahan pengeboran gas  oleh pihak PT Lapindo Brantas Inc ini belum sepenuhnya terselesaikan. Tercatat 16 desa di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin, dengan total warga yang dievakuasi sebanyak lebih dari 8.200 jiwa dan tak kurang 25.000 jiwa mengungsi. Karena tak kurang 10.426 unit rumah terendam lumpur dan 77 unit rumah ibadah terendam lumpur.

Kami menolak lupa…

Sejak terjadinya semburan lumpur Lapindo pada 29 Mei 2006 lalu para aktivis lingkungan telah melakukan sejumlah aksi atas bencana tersebut. Aksi ini tidak hanya dilakukan di dekat semburan atau yang sekarang lebih di kenal dengan gunung Lusi (Lumpur Sidoarjo), tapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di Samarinda Kalimantan Timur setiap tanggal 29 Mei (sejak tahun 2007) sudah menjadi agenda rutin untuk turun ke jalan menyuarakan aksi solidaritas korban semburan lumpur lapindo.

Kemarin (29 Mei 2013), tepat 7 tahun peringatan semburan lumpur di Porong Sidoarjo. Para aktivis di Samarinda kembali turun ke jalan untuk memperingati hari dimana semburan lumpur yang telah menenggelamkan tiga Kecamatan di Kab. Sidoarjo Jawa Timur. Dengan menggunakan pakaian ala Zombie alias mayat hidup, para aktivis melakukan long march di sepanjang jalan S. Parman Samarinda dan berkumpul di depan Kantor Perwakilan KPC (Kaltim Prima Coal), perusahaan tersebut merupakan salah satu anak cabang dari Bakrie Group milik Abu Rizal Bakrie.

Disana mereka  tidak hanya menyerukan keprihatinan atas korban Lapindo yang masih dipandang sebelah mata, tetapi juga mengkritisi pemerintah pusat maupun daerah yang masih saja mengeluarkan ijin pertambangan. “Pertambangan bukan solusi untuk kesejahteraan masyarakat, justru akan mengancam kedaulatan pangan,” seru salah seorang perwakilan aktivis dalam orasinya.

Bahkan di Kalimantan Timur terlebih Samarinda sendiri telah banyak warga yang mengeluhkan kerusakan lingkungan yang  diakibatkan dari aktivitas pertambangan. Belum lagi pelanggaran yang terjadi oleh para pemegang ijin Kuasa Pertambangan (KP). Disamping itu, lubang bekas tambang yang dibiarkan terbuka kerap menelan korban. Ambillah contoh pada penghujung tahun 2012 lalu, seorang bocah berusia 11 tahun meninggal di salah satu lubang bekas tambang di Kec. Palaran.

Belum lagi rampung permasalahan yang diderita oleh warga yang akibat semburan lumpur sidoarjo. Kini Abu Rizal Bakrie (ARB) petinggi Lapindo Brantas Inc mengusulkan diri untuk maju menjadi calon presiden RI dalam pemilu 2014. “mengurusi semburan lumpur lapindo saja tidak becus, bagaimana mau mengurusi persoalan lain di Indonesia,” tegas seorang aktivis perwakilan dari IMAPA dalam orasinya. “apa seluruh negeri ini akan dijadikan lahan tambang?” serunya kemudian.

Layaknya sebuah teatrikal seorang dari perwakilan JATAM Kaltim berseru “Saya Abu Rizal Bakrie (ARB) memiliki pembantu bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), membantu saya dalam menangani musibah lumpur lapindo ini dengan memberikan dana APBD dan APBN sebagai penunjang ganti rugi kepada setiap warga yang menjadi korban musibah ini”. Orator yang menggunakan pakaian ala Zombie serta penutup muka yang bergambar wajah Bakrie itu juga menyatakan di dukungan SBY dalam pencalonan dirinya sebagai presiden “Saya yakin dengan dukungan dari SBY, saya dapat naik menjadi Presiden selanjutnya”.

Bukan hanya ARB dan Lapindo Brantas Inc yang dijadikan sasaran empuk tema orasi. Tapi juga pemimpin negeri yang saat ini menjabat juga tak luput dari sorotan sang orator. Pada orasi penutup, bang Ocha (Dinamisator JATAM Kaltim) menyebutkan bahwa pemerintahan SBY tidak mampu membatasi investasi tambang sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang akut. Bahkan persoalan lapindo sampai saat ini belum dapat terselesaikan. “pemerintah dan pertambangan adalah penghancur nomor satu saat ini. Tak sedikit nyawa melayang dan konflik bertebaran. Pemerintah harus mengusut tuntas kasus Lapindo. SBY mengurus Lapindo saja belum bisa, apalagi mengurus negara,” terangnya diujung orasi.

Catatan khusus dalam peringatan tujuh tahun tragedi lumpur Lapindo tahun ini. Sedikitnya 20.000 jiwa yang dipindah paksa dari tempat mereka hidup. Menyusul ratusan ribu jiwa lainnya yang langsung tergusur sejak awal, ganti rugi seolah menyelesaikan seluruh persoalan. Gerakan Menuntut Keadilan Korban Lumpur Lapindo, menolak lupa dan terus mendesak pemerintah untuk memenuhi hak-hak dasar warga terutama kesehatan dan pendidikan bagi generasi penerus. Tahun ini tema yang diangkat adalah “Suara Kami Yang Tidak Pernah Padam”.


Leave a Reply

Powered by WordPress and HQ Premium Themes.